12 Contoh Sengketa Antar Negara internasional

SENGKETA INTERNASIONAL ANTARA THAILAND DAN KAMBOJA
Penyebab Terjadinya Sengketa.

    Sengketa Sengketa Kuil Preah Vihear sejak 1962 telah memicu konflik berdarah antara Thailand dan Kamboja. Konflik akibat sengketa kuil tersebut kembali pecah pada 22 April lalu. Pemerintah Kamboja dan Thailand mengklaim bahwa kuil tersebut milik kedua negara. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan bahwa candi dari abad ke-11 itu milik Kamboja. Namun gerbang utama candi tersebut berada di wilayah Thailand. Hingga kini, masih tetap terjadi baku tembak di perbatasan dekat candi antara kedua belah pihak, sampa saat ini 18 Prajurit kedua belah pihak dinyatakan tewas dan memicu lebih dari 50 ribu warga dievakuasi ke pusat-pusat pengungsian.
Thailand dan Kamboja juga saling tuding mengenai siapa yang pertama kali menarik pelatuk senjata. Menurut Pemerintah Thailand, insiden dimulai ketika pasukan Kamboja menembaki pihak Thailand. Sedangkan menurut Pemerintah Kamboja, Militer Thailand melanggar garis perbatasan dan menyerang pos militer kami di sepanjang perbatasan dari Ta Krabey hingga wilayah Chub Koki yang berada jauh di tengah wilayah Kamboja. Tujuannya untuk mengambil alih kedua candi yang diklaim milik Kamboja.

Penyelesaian Sengketa.

    Pemerintah Kamboja memilih jalan meminta bantuan pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara itu meminta pengadilan internasional memerintahkan Thailand menarik tentaranya dan menghentikan aktivitas militer mereka di sekitar kuil yang menjadi lokasi sengketa. Thailand dan Kamboja selanjutnya meminta kesediaan Indonesia berperan sebagai penengah konflik yang terjadi di antara keduanya. Permintaan ini disambut baik Pemerintah Indonesia dan diwujudkan dengan cara membentuk tim peninjau. Komposisi tim peninjau terdiri dari unsur sipil dan militer, yakni dari staf Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan staf dari Kementerian Pertahanan serta perwira militer TNI.
    Indonesia sebagai ketua ASEAN sejak awal terjadinya bentrokan telah turut andil dalam upaya mendamaikan kedua negara. Peran serta Indonesia didukung penuh oleh Kamboja yang menyetujui rencana pengiriman tim peninjau dari Indonesia untuk mengawasi gencatan senjata. Namun pada akhirnya pihak Thailand menentang yang mengatakan bahwa permasalahan perbatasan seharusnya adalah masalah bilateral dan tidak melibatkan pihak ketiga.
    Konflik Kamboja-Thailand ini juga menjadi pembahasan dalam pertemuan KTT ASEAN ke-18 di Jakarta. Pada tanggal 7-8 di Istana Bogor. Perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Hal ini dikarenakan Thailand menolak tiga permintaan Kamboja terkait usaha demokrasi perbatasan.
    Salah satu tuntutan Kamboja untuk Thailand adalah diadakannya kembali pertemuan pembahasan perbatasan atau pertemuan Joint Border Commission (JBC) di Indonesia. Indonesia dipilih sebagai tempat pertemuan JBC karena Indonesia sebagai ketua ASEAN telah diberi mandat oleh Dewan Keamanan PBB untuk menengahi perselisihan kedua Negara. Pihak Thailand menolak hal ini.  Mereka menginginkan JBC hanya dilakukan oleh kedua negara (Kamboja dan Thailand), tanpa peran Indonesia.
    Tuntutan lain yang ditolak Thailand adalah dikirimkannya tim teknis dari Kamboja ke 23 titik perbatasan yang dipersengketakan kedua negara, dan dilakukannya foto pemetaan wilayah untuk mengidentifikasi pilar perbatasan. Thailand menolak memenuhi tuntutan tersebut ialah karena mereka harus terlebih dahulu mengajukan hal itu kepada parlemen Thailand untuk diratifikasi.  Thailand berprinsip, tuntutan baru dapat dipenuhi apabila ratifikasi telah dilakukan. Di sisi lain, Kamboja menilai permintaan izin kepada parlemen Thailand adalah prosedur yang terlalu lama dan bertele-tele.  Menurut Kamboja, itulah sebabnya hingga kini perundingan perbatasan antarkedua negara tidak pernah rampung.  Kamboja pun menuduh Thailand tidak serius menerapkan diplomasi damai dalam berunding.

Malaysia vs China

Salah satu sengketa perbatasan terbesar yang melibatkan Malaysia adalah perebutan Kepulauan Spratly di Laut China Selatan. Gugusan terumbu karang yang diyakini kaya minyak ini diperebutkan oleh Malaysia, Filipina, Taiwan, China dan Vietnam.

Malaysia adalah negara terakhir yang mengklaim Spratly, yaitu pada 1979 dengan menunjukkan peta perbatasan laut mereka. Klaim Malaysia ini diprotes China, Vietnam dan Filipina, serta memicu sengketa baru dengan Singapura dan Indonesia terkait pulau-pulau yang baru pertama kali muncul dalam peta tersebut.

Malaysia mengklaim puluhan pulau kecil di Spratly yang terletak 200 mil laut dari Zona Ekonomi Eksklusif mereka.

Hingga saat ini, sengketa ini masih belum menemui titik terang. Tahun 2002 ditetapkan "Deklarasi Perilaku Pihak-pihak di Laut China Selatan" yang berhasil meredam ketegangan di perairan ini. Namun, deklarasi ini bukanlah "tata berperilaku" yang mengikat seperti yang diinginkan oleh banyak pihak.

Kini beberapa negara pengklaim menuduh China mulai berusaha menguasai Spratly, ditandai oleh reklamasi untuk landasan udara militer. Selain diyakini kaya minyak dan gas, wilayah ini merupakan jalur pelayaran dagang terbesar.

Sengketa Antara Inggris – Argentina

1.       Penyebab Terjadinya Senketa

Kepulauan Falkland pada awalnya diperebutkan Inggris dan Spanyol selama bertahun-tahun. Sampai pada 1816, terjadi perkembangan baru di Amerika Selatan. Argentina menyatakan merdeka dari jajahan Spanyol, dan membuat batas wilayah negaranya sampai ke Kepulauan Falkland. Jadilah kini, Inggris yang berseteru dengan Argentina memperebutkan kepulauan di Amerika Selatan itu.

Perebutan itu terus berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan Argentina berhasil memasukkan masalah klaim kepulauan itu ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pada 1965, PBB mengeluarkan Resolusi 2065 yang menyebutkan perlunya penyelesaian masalah itu, dengan memperhatikan kepentingan penduduk yang ada di kawasan tersebut.

Pulau Malvinas ditemukan pada tahun 1832 oleh orang-orang Inggris dan menjadi salah satu koloni Inggris. Argentina sendiri selalu mengklaim bahwa Malvinas adalah bagian dari kawasan negaranya. Dengan alasan inilah, Aregentina menyerbu Pulau Malvinas pada tahun 1982. Tindakan Argentina ini tidak diterima oleh Inggris. Tentara Kerajaan Inggris kemudian dikirim ke kawasan itu dan terjadilah pertempuran di antara keduanya. Kecanggihan militer Inggris akhirnya mengantarkan tentara negara itu meraih kemenangan dan mengusir tentara Argentina dari Malvinas. Meskipun secara militer Argentina telah kalah, Bounes Aires masih melakukan langkah-langkah diplomasi untuk memiliki pulau tersebut.

Kemudian tinjauan umum mengenai analisis hukum Internasional yang mengatur tentang konflik antara Inggris dan Argentina akan disampaikan dalam makalah ini. Penulis juga memberi contoh-contoh konkrit yang dihadapi oleh kedua negara ini dan dampak peperangan yang terjadi, dan hubungannya dengan kajian persfektif hukum internasional agar dapat dipahami secara detail.

Pada tahun 2003 (19 tahun setelah perang Falkland), Argentina kembali mempermasalahkan keabsahan pulau Malvinas adalah milik Inggris. Argentina (walaupun telah kalah dalam perang), tetap ngotot ingin menjadikan pulau tersebut adalah milik kedaulatan negaranya. Klaim Argentina terhadap Kepulauan Malvinas yang menyebabkan perang dengan Inggris tetap merupakan prioritas kebijaksanaan yang tinggi bagi Argentina, kata Menteri Luar Negeri Argentina, Rafael Bielsa.

Berbicara kepada Komite Dekolonisasi PBB, Bielsa mengatakan, pemerintah Inggris harus berhenti bersembunyi di belakang perang tahun 1982 itu untuk menghindari perundingan mengenai isu kedaulatan pulau tersebut. Inggris menyebut kepulauan itu sebagai Kepulauan Falklands dan berhasil mempertahankannya lewat perang tahun 1982 yang dimenangkannya. Merebut kembali kedaulatan kepulauan itu merupakan “tujuan tak bisa disisihkan bagi rakyat Argentina,” kata Bielsa dalam persidangan yang khusus disediakan bagi gugusan pulau Atlantik Selatan.

B. Cara Penyelesaian

Berdasarkan hal tersebut dapat simpulkan untuk menyelesaikan sengketa kepulauan Malvinas harus berakhir atau final di Mahkamah Internasional agar tak berselisih dan menjadi dualisme persepsi mengenai kepemilikan wilayah Falkland, namun diawali dengan:

1.      Negosiasi antara Inggris dan Argentina secara baik baik. Menurut survey masyarakat kedua belah negara menginginkan adanya kompromi mengenai masalah Malvinas. Momen ini dapat dimanfaatkan sehingga terjadi kesepakatan mengenai pulau tersebut.

2.      Penyelidikan. Dalam hal ini harus ada penyelidik independen untuk mencari fakta-fakta dalam sengketa yang pada akhirnya akan menjadi pertimbangan untuk keputusan dalam penyelesaian sengketa.

3.      Mediasi. Langkah mediasi menurut saya sangat tepat untuk tahapan penyelesaian sengketa sebelum dibawa ke Mahkamah Internasional jika gagal, terlebih ada banyak pihak (negara) yang mendorong dan siap memfasilitasi upaya mediasi kedua negara, antara lain Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menyatakan Amerika Serikat siap membantu Argentina dan Inggris untuk menyelesaikan sengketa Kepulauan Falkland.”Posisi kami adalah bahwa ini merupakan masalah yang harus diselesaikan antara Inggris dan Argentina. Apabila kami bisa membantu memfasilitasi upaya semacam itu, kami siap melakukan itu,” ujar Hillary di Montevideo, ibu kota Uruguay.

Apabila ketiga tahap tersebut telah dilaksanakan namun tetap gagal, maka menurut penulis sebaiknya negara yang bersangkutan mengajukan gugatan ke mahkamah internasional bukan ke badan arbitrase internasional. Hal ini dikarenakan salah satu kekurangan badan arbitrase internasional adalah ‘proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjamin bahwa putusannya mengikat. Hukum internasional tidak menjamin bahwa pihak yang kalah/tidak puas dengan putusan akan melaksanakan putusan.

Sedangkan esensi terbesar jika dimasukkan ke Mahkamah Internasional adalah mengenai efektifitas putusan mahkamah itu sendiri. Hal ini terkait dengan kualitas pututusan yang tercermin dari argumen hukum para hakim. Hingga sekarang belum terdengar jika pihak atau salah satu pihak sampai menggugat putusan Mahkmah atau secara terbuka memprotes keras putusan Mahkamah. Hal ini menunjukkan bahwa  putusan dan wibawa Mahkamah masih dihormati dengan baik.Sehingga diharapkan sengketa Malvinas akan selesai dan tidak berlarut larut.

Malaysia vs Thailand

Ada dua wilayah di perbatasan Malaysia-Thailand yang menjadi objek sengketa, yaitu wilayah Bukit Jeli di dekat Sungai Kolok dan perairan dekat Teluk Thailand.

Bukit Jeli adalah wilayah seluas 45 hektar yang dipersengketakan tahun 1990-an saat dilakukan demarkasi oleh Malaysia.

Sementara sengketa Malaysia-Thailand di Teluk Thailand terjadi akibat tumpang tindih klaim perbatasan. Solusi sementara, Malaysia dan Thailand pada 21 Februari 1979 menandatangani nota kesepahaman untuk menciptakan wilayah pengembangan bersama seluas 7.250 km persegi.

Langkah ini kemudian diikuti oleh kesepakatan pada 30 Mei 1990. Berdasarkan kesepakatan ini, kedua negara berhak melakukan eksploitasi bersama sumber daya alam di wilayah pengembangan tersebut.

Kedua sengketa antara Malaysia dan Thailand berakhir tanpa ketegangan bersenjat

Malaysia vs Singapura

Malaysia sempat berseteru dengan Singapura terkait wilayah Pedra Branca pada tahun 1979. Kasus ini diselesaikan di Mahkamah Pidana Internasional, ICJ, pada 2008 dengan pembagian wilayah bagi dua negara yang bersengketa.

Sengketa dimulai tahun 1980 saat Singapura mengajukan protes atas peta yang dibuat Malaysia tahun 1979, mencakup pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge.

Singapura berargumen Pedra Branca adalah adalah terra nullius, atau pulau yang tidak pernah dimiliki oleh negara mana pun. ICJ memenangkan Singapura atas pulau Pedra Branca. Sementara Malaysia mendapatkan Middle Rocks.

Sengketa Pantai Antara Spanyol dan Gibraltar

Spanyol mengancam menutup ruang udara bagi penerbangan ke Gibraltar dan memberlakukan pungutan khusus di perbatasan.

Gibraltar Steuerparadies

Spanyol marah karena Gibraltar menenggelamkan 70 blok beton di daerah lepas pantainya. Hal itu dilakukan untuk melindungi populasi ikan. Tapi blok-blok beton itu merusak pukat para nelayan Spanyol yang mencari ikan di daerah pantai.

"Suka cita di Gibraltar sudah berakhir!" kata Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Garcia-Margallo. Ia mengancam akan menutup ruang udara Spanyol bagi pesawat yang menuju Gibraltar. Semua orang yang ingin masuk ke Spanyol dari Gibraltar akan ditarik bayaran 50 Euro.

Sengketa daerah pantai antara Spanyol dan Gibraltar, yang merupakan daerah kekuasaan Inggris, memang sudah terjadi sebelumnya. Polisi pantai Inggris sering menghalau nelayan Spanyol yang ingin menangkap ikan dekat pantai. Sementara polisi Spanyol mengirim pengawalan khusus untuk para nelayan mereka.

Sengketa Daerah Pantai

Gibraltar adalah satu-satunya daerah jajahan Inggris di selatan Spanyol. Beberapa kali Spanyol menuntut agar kawasan ini dikembalikan, tapi ditolak Inggris. Dalam beberapa referendum yang dilaksanakan, hampir semua penduduk Gibraltar yang berjumlah sekitar 30.000 orang memilih berada di bawah administrasi Inggris.

Ketegangan terakhir dipicu oleh pertentangan tentang daerah pantai. Gibraltar menenggelamkan blok-blok beton yang berfungsi sebagai karang buatan bagi populasi ikannya. Kelompok pelindung lingkungan Greenpeace menyambut langkah itu, karena pukat yang dipakai nelayan Spanyol merusak terumbu karang. "Pukat-pukat ini mencapai dasar laut lalu ditarik oleh perahu. Ini merusak semua yang ada di dasar laut", kata juru bicara Greenpeace Elvira Jimenez.

Bagi pemerintah Spanyol, Gibraltar tidak punya wewenang atas daerah lepas pantai. Jadi mereka seharusnya tidak menenggelamkan blok-blok beton tanpa ijin Spanyol. Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Garcia-Margallo sudah lama mengecam status Gibraltar. Ia menyatakan tidak akan mengunjungi Gibraltar, selama bendera Spanyol tidak berkibar di wilayah itu.

Tahun 2006 Spanyol dan Inggris pernah membuat perjanjian untuk mengelola bandara Gibraltar bersama-sama. Tapi belakangan, ketegangan antara kedua negara meningkat lagi.

Warga Spanyol di Perbatasan Protes

Spanyol memang belum melaksanakan ancamannya menutup ruang udara dan menarik pungutan khusus 50 Euro. Tapi pengawasan di daerah perbatasan sekarang sudah diperketat. Semua mobil diperiksa dengan ketat. Orang harus mengantri lama untuk bisa masuk ke Spanyol. Protes lalu bermunculan.

Yang protes bukan hanya orang Gibraltar. Ada sekitar 6.000 warga Spanyol yang setiap hari melewati perbatasan. Walikota La Linea, Gemma Araujo kesal: "Apa mereka juga harus membayar 50 Euro setiap hari". La Linea terletak di perbatasan ke Gibraltar.

Para pengusaha La Linea ikut gusar. Selama ini mereka hidup dari bisnis di kawasan perbatasan. Para pengusaha mengundang Menteri Luar Negeri Spanyol datang ke La Linea agar bisa mengenal kota itu, sebelum ia melaksanakan ancamannya.

Uni Eropa mengimbau Spanyol agar tidak melakukan pengawasan berlebihan di perbatasannya. Menteri Luar Negeri Inggris William Hague berusaha menenangkan situasi. "Kami setuju untuk bereaksi pada tindakan konkrit, bukan pada retorika. Kami akan membahas hal ini dengan Spanyol", kata Hague.

Malaysia vs Indonesia

Malaysia memiliki beberapa sengketa perbatasan dengan Indonesia, di antaranya adalah wilayah Tanjung Datu, Camar Wulan dan Ambalat.

Ambalat yang sekarang tengah ramai diberitakan adalah blok laut yang terletak antara Kalimantan Timur dan Sabah.

Terletak di atas jantung basin Pasifik, Ambalat memiliki kekayaan laut yang kaya, termasuk lebih dari 3.000 spesies ikan dan ratusan koral. Wilayah ini juga punya cadangan minyak dan gas berlimpah yang diperkirakan bisa dieksploitasi hingga 30 tahun lamanya.

Ambalat masuk dalam peta Malaysia tahun 1979, namun Indonesia menolaknya karena peta itu belum terdokumentasikan di Majelis Umum PBB. Kendati masih dalam sengketa, Malaysia telah mengembangkan potensi pariwisata laut di sekitar Ambalat.

Pemerintah Malaysia mengatakan tidak akan membawa perkara ini ke ICJ dan akan memilih jalur diplomatis.

Rusia dan China

 telah memveto resolusi PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap Suriah atas dugaan penggunaan senjata kimia dalam konflik Suriah. Hal tersebut merupakan kali ke tujuh bagi Rusia dan kali ke enam bagi China dalam memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB.

Pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad dituduh melakukan serangan kimia terhadap warga sipilnya. Namun mereka menyangkal tuduhan tersebut.

Namun, penyelidikan yang dilakukan PBB dan pengawas penggunaan senjata kimia internasional telah menemukan bukti bahwa Pasukan Pemerintah Suriah telah melancarkan tiga serangan menggunakan senjata kimia pada 2014 dan 2015.

Laporan itu menyebut, helikopter pasukan udara Suriah menjatuhkan gas klorin di area yang dikuasai pemberontak sebanyak dua kali pada Maret 2015 dan April 2014.

Seperti dikutip dari BBC, Rabu (1/3/2017), penggunaan gas klorin sebagai senjata telah dilarang di bawah Konvensi Senjata Kimia pada 1997. Badan pengawas itu juga menggunakan gas sulfur-mustard dalam serangannya.

Resolusi PBB pada 28 Februari 2017 itu dikeluarkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Resolusi tersebut melarang penjualan helikopter ke Suriah, memicu sanksi terhadap 11 komandan atau pejabat Suriah, dan 10 kelompok terkait serangan kimia.

Sembilan anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi terkait konflik Suriah tersebut, sementara China, Rusia, dan Bolivia menyampaikan hak veto. Tiga negara lain, Mesir, Kazakhtan, dan Ethiopia, memilih abstain.

Untuk meloloskan resolusi, DK PBB perlu dukungan dari sembilan negara dan tidak ada veto dari lima anggota tetap, yakni AS, Prancis, Rusia, Inggris, dan China.

Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan bahwa sanksi terhadap Suriah "benar-benar tidak pantas". Ia menambahkan, hal itu akan merusak kepercayaan dalam perundingan damai.

Rusia telah lama mendukung Suriah, di mana banyak perwira militer dilatih dan dilengkapi oleh Rusia.

Moskow mengatakan, dukungan militer dan politik terhadap Pemerintah Suriah telah membantu negara tersebut memerangi ISIS. Tapi kritikus Barat menuduh Moskow menargetkan kelompok-kelompok oposisi yang didukung Barat.

Sementara itu Duta Besar China untuk PBB, Liu Jieyi, mengatakan bahwa Beijing menentang penggunaan senjata kimia. Namun Negeri Tirai Bamu itu menyebut, terlalu dini untuk menjatuhkan sanksi saat investigasi masih berlangsung.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, menyebut penolakan resolusi terkait konflik Suriah itu sebagai sesuatu yang menyedihkan.

"Ini merupakan hari yang menyedihkan di Dewan Keamanan ketika anggota mulai membuat alasan bagi negara-negara anggota lain yang membunuh rakyatnya sendiri," ujar Haley.

Sengketa Pasokan Gas Antara Rusia dan Ukraina

Berlawanan dengan pernyataan Rusia dan Ukraina dalam sengketa gas, jumlah negara yang mengalami penurunan pasokan gas sehubungan sengketa gas itu semakin bertambah. Rusia dan Ukraina mengajukan konflik gasnya kepada UE.

Sementara sengketa gas Rusia Ukraina meruncing, pasokan gas ke Eropa makin berkurang

Senin (05/01) Kroasia melaporkan turunnya pasokan gas dari Rusia, setelah akhir pekan lalu Polandia, Rumania, Hungaria, Turki dan Ceko melaporkan pengiriman gasnya juga berkurang.

Sekitar 80 persen pasokan gas Rusia untuk negara-negara Eropa Barat mengalir melalui jaringan pipa yang melintasi Ukraina. Menurut Rusia dua jaringan pipa mengalirkan gas untuk kebutuhan domestik Ukraina dan tiga jaringan pipa transit. Pasokan gas Rusia untuk negara-negara Uni Eropa cukup rumit. Pada musim panas sebagian pasokan disimpan sementara di jaringan pipa bawah tanah Ukraina. Jika pada musim dingin kebutuhan gas Rusia sendiri lebih tinggi dan memasok gas lebih sedikit, maka Ukraina akan mengambil dari cadangan gas di jaringan pipa bawah tanah tersebut.

Tepat di hari pertama tahun 2009, perusahaan energi Rusia Gazprom benar-benar melakukan ancamannya dengan menghentikan pasokan gasnya kepada Ukraina.

Hari Minggu (04/01) perusahaan gas Ukraina Naftogas meminta Gazprom untuk memasok sepenuhnya volume gas yang disepakati untuk jaringan pipa transit tersebut. Melalui satu dari empat jaringan pipa utama hanya mengalir 20 juta meter kubik dibanding 72 juta meter kubik gas. Hal ini menimbulkan masalah teknis dalam pembagian gas bagi negara-negara penerima pasokan. Bulgaria, Polandia dan Rumania, yang sejak Jumat (02/01) lalu memperoleh pasokan gas lebih sedikit daripada yang disepakati.

Naftogas menuduh Gazprom dengan sengaja mengurangi pengiriman gas agar Ukraina dituding sebagai pencuri gas untuk kebutuhannya sendiri dan didiskreditkan Barat. Perusahaan monopoli gas Rusia membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan sudah memenuhi kewajibannya secara penuh. Hari Sabtu lalu Gazprom mengumumkan akan mengajukan Ukraina ke pengadilan internasional di Stockholm sehubungan pembajakan gas secara ilegal. Naftogas mengancam dengan tuduhan balasan. Pengadilan pada Kamar Dagang Swedia di Stockholm memiliki wewenang untuk kasus sengketa internasional.

Sengketa gas antara Ukraina dan Rusia meliputi harga baru pengiriman gas dan masalah hutang. Rusia menuding Ukraina masih belum membayar hutang gas sebesar 1,5 milyar dollar AS dan menuntut pembayaran hutang tersebut beserta denda yang mencapai sekitar setengah milyar dollar AS.

Direktur Gazprom meminta Naftogas segera kembali ke meja perundingan. Namun sejauh ini direktur Gazprom Alexej Miller dan direktur Naftogas Sergej Dumina belum berhasil melakukan pendekatan dalam mengatasi tema sengketa. Sementara ini Gazprom menaikkan drastis permintaan harga pasokan gasnya, menjadi 450 dollar per 1000 meter kubik gas. Direktur Gazprom Alexej Miller

„Kami harap bahwa usulan tentang pengiriman gas kepada Ukraina dengan harga 450 dollar untuk 1000 meter kubik menjadi alasan perusahaan Naftogas Ukraina kembali ke meja perundingan dalam waktu mendatang.“

Tampaknya harga pasokan gas baru yang merupakan harga tertinggi selama ini merupakan tindakan hukuman. Ukraina menolak harga sebelumnya yakni 250 dollar per 1000 meter kubik, dan secara sepihak menghentikan perundingan. Tahun 2008, harga yang dibayar Ukraina untuk pasokan gas hanya 118 dollar AS per 1000 meter kubik

Sengketa Serupa Terjadi Tiga Tahun Lalu

Sergei Kupriyanov, juru bicara perusahaan gas Rusia, Gazprom

Sengketa gas yang mengawali tahun 2009 antara Rusia dengan Ukraina ini, mengingatkan akan konflik pasokan gas antara kedua negara tepat tiga tahun lalu. Ketika itu pasokan gas ke Eropa Barat mengalami pengurangan. Kali ini Ukraina dan perusahaan gas Rusia Gazprom, mengajukan masalahnya kepada Uni Eropa. Ukraina meminta dukungan dari Uni Eropa. Jika Uni Eropa tidak membantu, suatu saat mereka juga akan merasakan tekanan dari Rusia. Sementara harapan Gazprom seperti yang diungkapkan juru bicara perusahaan gas Rusia itu, Sergej Kuprijanov: Dalam situasi ini, dimana Ukraina tidak mengijinkan adanya pengamat dari pihak Rusia, mereka telah mengirimkan surat kepada Komisi Uni Eropa dengan permintaan untuk diadakannya pengamat independen transit gas yang melalui Ukraina. Tentang sengketa gas antara Rusia dan Ukraina, Ceko sebagai ketua baru Dewan Eropa melontarkan kritik tajam dan sementara ini menolak peran sebagai penengah. Wakil Perdana Menteri Ceko, Alexandr Vondra

„Kami menilainya sebagai konflik yang murni di bidang komersial dan tidak akan mencampurinya. Kami tidak akan menjadi penengah tapi kami akan bertindak.“

Vondra menekankan tidak seorangpun yang harus khawatir persediaan gas menipis dalam waktu dekat akibat konflik tersebut. Persediaan gas di Eropa Tengah mencukupi. Agar kondisi ini tetap berlangsung Ketua Dewan Eropa Ceko akan membentuk kelompok pakar internasional yang akan mengunjungi Rusia dan Ukraina. Para pakar misalnya dapat mengawasi stasiun pengukur di sepanjang jaringan pipa gas yang melalui Ukraina. Langkah berikutnya akan dibicarakan dalam pertemuan informal tingkat menteri Jumat mendatang di Praha.

Sinyal dari Ceko sebagai ketua Dewan Eropa sudah jelas, sengketa ini tidak ingin dibiarkan berkepanjangan. Vaclav Bartuschka, pakar energi pada kementerian luar negeri Ceko

„Jika konflik itu sampai berlarut-larut dan terulang kembali, Eropa memiliki kemungkinan untuk melewati Rusia dan Ukraina bila menyangkut pemasokan dan penyaluran gas. Itu adalah pesan kepada keduanya. Kami tidak memiliki alasan mengkaji setiap hal secara rinci. Itu bukan urusan kami. Kami memiliki sebuah kontrak, dan kami ingin kontrak itu dipenuhi. Titik.“

Pakar energi itu menekankan tidak seorangpun di Uni Eropa yang saat ini dapat memperkirakan, siapa yang bersalah dalam konflik tersebut. Tidak seorang pun yang memiliki akses ke data yang sebenarnya. Dan keterangan dari Rusia dan Ukraina sangat berbeda satu dengan lainnya. (dk)

Sengketa Rusia Dan Jepang

Jepang mengajukan protes resmi penamaan Rusia terhadap lima pulau tak berpenghuni di deretan Kuril yang disengketakan, di utara pulau Hokkaido Jepang.

"Langkah-langkah tersebut melawan sikap negara kita dan sangat disesalkan," kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga saat konferensi pers, dikutip dari CNN, Selasa (15/2).

Sebanyak 56 pulau deretan Kuril telah menjadi wilayah sengketa dalam hubungan Jepang-Rusia selama 72 tahun terakhir. Deretan Kuril menjadi bagian dari Rusia saat pembubaran Uni Soviet pada 1991. Namun Jepang mengklaim empat pulau itu mengacu sebagai wilayah Utara.

Sengketa teritorial lama juga telah mencegah kedua negara dari penandatanganan perjanjian perdamaian untuk mengakhiri Perang Dunia II. Langkah untuk mengubah nama pulau-pulau datang hanya dua bulan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di pertemuan KTT Nagato, Prefektur Yamaguchi, untuk membahas sengketa negara mereka atas Kepulauan Kuril. Kedua pemimpin juga membahas kemungkinan kegiatan ekonomi bersama di pulau-pulau tersebut.

Akan tetapi Suga menegaskan insiden terbaru tidak akan mempengaruhi negosiasi teritorial bilateral yang sedang berlangsung antara Jepang dan Rusia. Beberapa analis mengatakan pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe wajib mengeluarkan respons terhadap penamaan pulau-pulau itu, untuk meredakan kaum nasionalis sayap kanan yang menopang pemerintah. Namun Tokyo tidak mungkin ingin membahayakan hubungan diplomatik dengan Moskow.

"Abe didukung oleh nasionalis sayap kanan. Itu berarti ia tidak dapat lemah dalam hal ini," ujar Atsushi Tago, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Kobe.

Tago juga menilai Abe akan lebih memilih mempertahankan perjanjian kegiatan ekonomi antara Jepang dan Rusia daripada mempermasalahkan hal tersebut.

Sengketa Jerman Barat Dan Jerman Timur

51 tahun lalu, pasukan Jerman Timur memasang pagar berduri dan batu bata untuk memisahkan kota Berlin menjadi dua. Berlin, mulai 13 Agustus 1961, dipisahkan untuk membedakan antara Jerman yang dikontrol Uni Soviet dan Jerman di bawah kendali negara-negara Barat.

Tembok yang akhirnya dinamai "Tembok Berlin" ini berakar dari tercabiknya wilayah Jerman pasca Perang Dunia II. Jerman dibagi menjadi wilayah okupasi Soviet, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.

Kota Berlin secara teknis masuk zona okupasi Soviet, namun tetap dibagi dua. Soviet mengambil alih wilayah Berlin Timur, sedangkan negara-negara Barat di bagian Berlin Barat.

Setelah usaha gagal Soviet memblokade Berlin di tahun 1948, negara yang lekat dengan Tentara Merah-nya itu mulai mengencangkan pengawasan pada Berlin Timur. Hingga tahun 1960, Soviet memaksa warga Jerman Timur terpisah dengan bagian barat dan menjadikannya bagian dari negara satelit.

Pengekangan ini berbuah perpindahan warga secara besar-besaran. Dalam kurun 12 tahun, sekitar tiga juta warga Jerman Timur pindah ke Jerman Barat untuk meraih penghidupan lebih baik. Masuk tahun 1961, setiap harinya terjadi perpindahan 1.000 warga Jerman Timur ke Barat. Mereka yang berpindah termasuk sumber daya manusia unggul seperti buruh terlatih, kaum intelek, dan para profesional di bidangnya.

Untuk mencegah hal ini, pemimpin komunis Jerman Timur Walter Ulbricht mendapat izin dari Pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev untuk menutup segala akses penghubung antara Timur dan Barat Berlin.

Pemisahan dua Jerman dimulai pada malam 12-13 Agustus 1961. Tentara Jerman Timur merentangkan lebih dari 160 kilometer kawat berduri. Tak berapa lama, kawat ini diganti tembok beton setinggi 1,8 meter dan membentang sepanjang 154 kilometer.

Kesan "penjara" dari tembok ini terlihat dari adanya menara penjaga, senjata mesin, dan lampu besar dengan fungsi pencari manusia yang mencoba lolos. Setiap harinya, polisi Jerman Timur yang dikenal dengan Volkspolizei berpatroli siang dan malam.

Bangun pagi di 13 Agustus 1961, warga Berlin tersentak ketika sadar terpisah dengan sanak keluarga dan handai taulan. Dipimpin Wali Kota Berlin Barat Willi Brandt, warga memprotes keberadaan tembok tersebut. Brandt dengan berani mengkritik negara-negara Barat, terutama AS, sebagai pengokupasi yang tak berdaya melawan pembangunan Tembok Berlin.

Presiden AS saat itu, John F Kennedy, sebelumnya menyatakan hanya bisa menolong warga Berlin dan Jerman Barat. Aksi apa pun atas nama Jerman Timur hanya akan berakhir kegagalan.

Sisa-sisa dari Tembok Berlin sengaja dibiarkan sebagai bukti sejarah terpisahnya kedua Jerman di masa Perang Dingin. (thinkstockphoto).

Tinggi tembok ini ditambah tiga meter lagi di tahun 1970. Itu merupakan bentuk usaha pencegahan karena masih banyak saja warga Berlin Timur yang melarikan diri ke Barat. Dari tahun 1961 hingga 1989, ada 5.000 warga Jerman Timur yang berhasil kabur.

Tembok ini baru runtuh di tahun 1989. Menyusul jatuhnya keperkasaan Soviet sebagai negara adi kuasa. Tepat pada 9 November 1989, massa dari Jerman Barat dan Timur memanjat dan meruntuhkan tembok pemisah tersebut. Kedua Jerman akhirnya resmi menyatu sebagai satu negara lagi dalam pakta unifikasi di 3 Oktober 1990.

Sengketa India Dan Pakistan

- Kisruh India dan Pakistan terkait sengketa Kashmir kembali memanas dalam sebulan terakhir. Upaya menahan diri dari konflik bersenjata gagal setelah kedua belah pihak baku tembak dan saling tuduh sebagai pemicu kekerasan.

Dalam sejarahnya India dan Pakistan telah 69 tahun berkonflik di Kashmir, sejak kedua negara merdeka. Pada 18 September lalu salah satu serangan paling mematikan terjadi di Kashmir, membuka kembali konflik yang telah berusaha diredam.

Bagaimana konflik bermula?

Diberitakan CNN, konflik Kashmir adalah buah dari perpecahan India dan Pakistan.

Inggris hengkang dari India pada tahun 1947, membuat negara itu terpecah menjadi dua, mayoritas hindu membentuk negara India dan Muslim mendirikan Pakistan dengan batas wilayah masing-masing.

Sementara Kashmir adalah daerah tak bertuan yang akhirnya diklaim oleh kedua negara. India memasukkan Kashmir menjadi bagian dari wilayah mereka, memicu penentangan dari Pakistan, berujung pecahnya perang.

Siapa menguasai Kashmir?

India, Pakistan dan China semuanya mengklaim sebagian atau seluruh wilayah Kashmir.

India kini mengendalikan Jammu dan Kashmir yang mencakup 45 persen dari bagian tenggara dan timur wilayah tersebut.

Kerusuhan kerap terjadi di Kashmir. (Reuters/Danish Ismail)

Pakistan mengendalikan tiga bagian bernama Azad Kashmir, Gilgit dan Baltistan, mencakup 35 persen wilayah Kashmir di bagian utara dan barat.

Sementara China mengendalikan Aksai Chin, sebesar 20 persen wilayah di timurlaut Kashmir.

Garis Kendali adalah wilayah perbatasan yang dikuasai India dan Pakistan sepanjang 700 km di Kashmir. India menuding Pakistan telah memberikan lebih dari 8.000 km persegi wilayah Kashmir ke China.

Konflik terparah dalam satu dekade

India dan Pakistan telah tiga kali berperang, dua di antaranya terkait Kashmir di tahun 1947 dan 1965. Kedua negara memiliki senjata nuklir sejak 1998 dan hampir kembali berperang pada 1999.

Lembaga think-tank Amerika Serikat, Council on Foreign Relations, mengatakan gencatan senjata kedua negara pada 2003 sangat rapuh namun tetap dipertahankan kendati sering terjadi baku tembak di perbatasan.

Serangan kelompok militan ke pos tentara India di Uri, dekat Garis Kendali, pada 18 September lalu adalah pemicu ketegangan belakangan ini. Serangan yang menewaskan 19 tentara India itu adalah yang terparah dalam puluhan tahun terakhir.

Dan pada 29 September, dua tentara Pakistan terbunuh dalam bentrok dengan pasukan India di perbatasan kedua negara.

India menuding Pakistan mendukung terorisme dan mengangkat isu ini di PBB. Pakistan membantah tudingan tersebut.

Kashmir dikenal sebagai "Surga di Bumi" karena keindahan alamnya. (Thinkstock/Arambros)

Kerugian perang

Kekerasan separatisme di Kashmir menewaskan lebih dari 47 ribu orang sejak tahun 1989, jumlah ini belum termasuk mereka yang hilang selama konflik.

Kelompok HAM dan LSM mencatat jumlah korban tewas dua kali lipat dari angka resmi tersebut.

Akibat perang, wilayah Kashmir yang dijuluki "Surga di Bumi" mulai ditinggalkan wisatawan. Padahal Kashmir merupakan salah satu tujuan wisata utama warga India yang ingin mencari udara sejuk. (den)